Listrik dengan Energi Terbarukan

Belakangan ini, kisah blue energy mengernyitkan dahi banyak petinggi bangsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut angkat bicara.

Perdebatan tentang blue energy yang terus menghangat menunjukkan betapa harapan akan sumber energi alternatif menjadi dambaan bangsa. Kenaikan harga minyak mentah- yang menjadi sumber energi utama Indonesia- sangat menyulitkan bangsa ini. Minyak pernah mengibarkan kejayaan Indonesia setinggi-tingginya. Namun, minyak juga telah menjatuhkan bangsa ini ke jurang kemiskinan.

Uang subsidi yang dihabiskan pemerintah untuk menghasilkan polusi udara ini cukup fantastis. Total anggaran subsidi bidang energi mencapai Rp187,1 triliun. Angka ini setara dengan 79,8 persen beban subsidi di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008 yang mencapai Rp234,4 triliun. Dari besaran tersebut, subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp126,8 triliun, sedangkan subsidi listrik Rp60,2 triliun. Subsidi untuk sektor nonenergi dialokasikan hanya Rp47,2 triliun. Harga BBM pun terpaksa dinaikkan sebesar 28,7 persen.

Presiden juga menyatakan kesiapan untuk "mengorbankan" karier politiknya. Ketergantungan tinggi Indonesia terhadap energi yang bersumber dari BBM tidak terbantahkan. Pembangunan pembangkit listrik adalah salah satu bidang yang merasakan masalah ini. Biaya operasional pembangkit yang tinggi karena menggunakan BBM membuat langkah pemerintah membangun pembangkit listrik di daerah terpencil dan penambahan kapasitas di daerah padat menjadi pilihan nomor sekian.

Program itu bisa semakin menyengsarakan APBN Indonesia yang sudah penuh sesak dengan defisit. Data PT PLN (Persero) pada 2006 menyebutkan hanya 58 persen penduduk Indonesia yang mendapatkan aliran listrik. Untuk DKI Jakarta saja bahkan rasio elektrifikasi hanya mencapai 86,36 persen. Di tengah ketidakmampuan itu, permintaan akan listrik terus meningkat. Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pertumbuhan permintaan listrik mencapai 6,8 persen per tahun.

Pemerintah pun akhirnya memilih jalan lain, yaitu menggalakkan penghematan penggunaan energi. Ketidak mampuan menanggung pertumbuhan permintaan daya membuat beberapa kali PLN melakukan pemadaman bergilir. Akhirnya, pemerintah sadar bahwa Indonesia memang harus mengurangi ketergantungannya terhadap BBM. Rencana itu tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 5/2006 tentang Energi Mix Nasional.

Perpres memproyeksikan pada 2025, energi baru dan terbarukan akan memiliki porsi yang cukup signifikan dalam konsumsi energi Indonesia. Biofuel ditarget berkontribusi sebesar 5 persen, panas bumi 5 persen, bahan batubara cair 2 persen, dan kumpulan energi baru serta sumber terbarukan lainnya sebesar 5 persen (biomassa, air, tenaga surya, angin, dan nuklir). Kesadaran tersebut juga diikuti niatan pemerintah untuk mengembangkan sektor energi terbarukan ini. Tantangan pemerintah pada awal minggu lalu kepada menteri riset dan teknologi, para rektor, serta ilmuwan-ilmuwan energi menjadi bukti.

Fokus dan Riset

Seperti yang terpampang di infografis, potensi yang ada sangat besar. Namun, pemanfaatannya sendiri masih sangat minim. Sangat memungkinkan energi terbarukan menjadi penyelamat krisis energi bangsa ini. Berdasarkan laporan tahunan PLN 2006, kapasitas terpasang pembangkit PLN sebesar 24,84 Gigawatt (GW). Kalau merujuk perandaian pada hasil hitung-hitungan potensi pembangkitan dari Kementerian Negara Riset danTeknologi (Kemenristek), jelas kita akan sedikit lega.

Dari tenaga air saja, masyarakat di Tanah Air baru memanfaatkan 4,2GW atau 5,55 persen dari total potensi Indonesia yang mencapai 75,67 GW. Apalagi sektor panas bumi. Sektor yang digadang-gadang akan menjadi primadona untuk mengurangi beban konsumsi BBM dalam pembangkitan listrik ini baru dimanfaatkan 2,96 persen dari potensinya yang mencapai 27 GW. Indonesia juga punya potensi energi surya yang melimpah. Rata-rata wilayah Nusantara mampu menghasilkan 4,8 KWH per hari per meter perseginya.

Saat ini, PLN juga tengah menggalakkan pembangunan pembangkit listrik tenaga hibrid (surya, angin, dan BBM) untuk daerah terpencil. Pengaplikasiannya, PLN mengundang Kemenristek untuk memanfaatkan pembangkit dari energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi tiap daerah. Beberapa pembangkit hibrid telah dibangun di daerah seperti NTT, Gorontalo, dan Sumatra Selatan. Pola pembangkitan ini digunakan untuk mengurangi beban BBM sekaligus mengejar proyek 75-100 pembangkit yang dicanangkan PLN.

Pada proyek itu, PLN menargetkan pada 2020 yang merupakan ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia, seluruh anak bangsa sudah menikmati listrik. Riset dan fokus pengembangan jelas tidak bisa ditawar lagi. Ini karena sifat energi terbarukan adalah site spesific. Ciri ini menjadi kelebihan sekaligus kelemahannya. Artinya, tiap daerah mempunyai potensi sumber energi terbarukan yang berbeda-beda.

Mungkin yang bisa digarap pemerintah saat ini adalah melakukan penelitian mendalam mengenai kemungkinan aplikasi energi terbarukan pada tiap daerah. Pemerintah melalui Departemen ESDM dan Kemenristek mungkin bisa mengaplikasikannya dalam bentuk peta penyebaran potensi energi terbarukan Indonesia (Indonesian Renewable Energy Potential Map). Selama ini, ketiadaan penelitian menyeluruh inilah yang mungkin menjadi masalah.

Potensi yang tidak tersosialisasi dengan lengkap membuat energi terbarukan menjadi hal yang tidak terjangkau para elite, apalagi masyarakat umum. Penelitian tersebut tentu akan membuat berbagai angka potensi pembangkitan itu menjadi lebih konkret. Nantinya, para kepala daerah juga yang akan punya bayangan dan konsep pengembangan energi terbarukan di tiap wilayahnya. Masyarakat pun akan lebih peduli untuk mendukung program pengembangannya.

Pengembangan energi terbarukan yang didukung pemerintah serta sektor industri akan membuat biaya pembangkitan menggunakan energi terbarukan mencapai skala ideal. Akhirnya, niatan pemerintah untuk mengembangkan energi yang ramah lingkungan serta bisa melepaskan diri dari jeratan ketergantungan terhadap sumber energi fosil dapat tercapai.